Gaya Kepemimpinan Bobby Nasution Berbahaya, Bikin Resah dan Picu Disharmoni

Jakarta– Aksi razia pelat kendaraan Aceh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Bobby Nasution menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memperingatkan tindakan tersebut berbahaya dan berpotensi merusak harmoni antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” ujar Saan di Jakarta, dikutip Jumat (3/10/2025).

Saan menilai razia kendaraan berdasarkan pelat nomor dari daerah lain, seperti pelat BL milik Aceh, bisa berdampak luas. Ia menegaskan, penegakan aturan semestinya dilakukan dengan cermat dan tidak menimbulkan diskriminasi.

“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” katanya.

Ia juga mengingatkan, menjaga keutuhan bangsa merupakan prinsip dasar dalam bernegara. Maka dari itu, segala bentuk tindakan yang bisa memicu friksi antardaerah perlu dihentikan sedini mungkin.

“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tuturnya.

Sebelumnya, video Bobby Nasution bersama rombongan menyetop truk berpelat BL di kawasan Langkat viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota rombongan meminta agar pelat diganti ke BK agar pendapatan pajaknya masuk ke Sumut. “Biar bosmu tahu, kalau nggak nanti bosmu nggak tahu,” kata Bobby dalam video itu.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut kebijakan razia pelat Aceh itu sebagai hal yang ganjil dan justru merugikan citra Bobby sendiri.

“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri,” ujar Mualem dalam rapat paripurna DPR Aceh, Senin (29/9/2025).